Masyarakat Tiga Propinsi di Sumatera Berbagi Pengalaman Mengelola Lahan Gambut

0
Masyarakat Tiga Propinsi di Sumatera Berbagi Pengalaman Mengelola Lahan  Gambut

Kegiatan workshop pengelolaan lahan gambut oleh masyarakat. Foto : hutaninstitute.or.id

Berbagai permasalahan lingkungan dan kerusakan lahan gambut menyebabkan berbagai  dampak  multi dimensi bagi masyarakat Indonesia, seperti bencana kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan yang selalu terulang setiap tahunnya. Untuk menuju perbaikan pengelolaan lahan gambut, diperlukan pemahaman pengelolaan yang dibarengi dengan kearifan lokal berbasis budaya masyarakat sekitar lahan gambut tersebut. Kondisi faktual di lapangan menunjukkan masyarakat hidup dan tinggal disekitar lahan gambut dan mata pencahariannya sangat bergantung pada keberadaan lahan gambut terutama untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.

Terkait hal ini pada tanggal 28-29 Maret 2016 lalu, Perkumpulan Hutan Kita Institute (HaKI) bekerjasama dengan The Samdhana Institute melaksanakan acara Workshop Berbagi Pengalaman pengelolaan lahan Gambut oleh Masyarakat, Acara yang berlangsung selama 2 hari ini berlangsung di Hotel Sahid Imara Palembang diikuti oleh lebih kurang 30 Peserta perwakilan dari LSM dan organisasi rakyat dari berbagai daerah dan provinsi seperti Sumatera Selatan, Riau dan Jambi.

Dari Kegiatan Workhop ini masyarakat saling berukar pikiran tentang pengetahuan pengelolaan lahan gambut, dan belajar bersama tentang kebijakan kebijakan seputar masalah gambut.

Hadir dalam workshop ini Deputi Konstruksi dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut (BRG), Dr. Alue Dohong yang memaparkan “Kebijakan dan tata kelola Gambut Paska Kebakaran”. Dalam paparan tersebut Alue Dohong menyampaikan target dan program kerja BRG adalah bagaimana merestorasi lahan gambut masyarakat dengan masyarakat sendiri sebagai pelakunya. Turut hadir dan menyampaikan paparan adalah akademisi Universitas Sriwijaya, Dr. Mulawarman dengan judul “Pandangan Akademisi Tentang Pertanian Lahan Gambut”. Sedangkan HaKI melalui Bpk. Dede Akhjat yang memaparkan “Peta Persoalan Tatakelola Gambut, Contoh Sumatera Selatan”.

Tiga propinsi di Sumatera yaitu Jambi, Riau dan Sumatera Selatan diketahui memiliki pola pengelolaan gambut yang relatif hampir sama. Upaya pencegahan kebakaran dilakukan dengan menyediakan sumur resapan, sumur bor, dan kanal tertutup atau parit cacing.

Demikian halnya dengan permasalahan yang dihadapi, tiga provinsi ini banyak mengalami hambatan dan tantangan seperti :  sengketa lahan dengan pemerintah dan perusahaan serta ketidak jelasan tanpa batas klaim baik itu perusahaan maupun pemerintah melalui pelaku usaha hutan tanaman indutri (HTI) maupun pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Dibahas pula peraturan yang melarang melakukan pembakaran pada waktu pembukaan lahan gambut, kecuali untuk pertanian tradisional. Adanya ancaman ekspansi perusahaan sekala besar (HTI maupun Perkebunan Kelapa Sawit) mengakibatkan penyempitan lahan gambut dan lahan-lahan pertanian masyarakat. Ini disebabkan karena tanaman HTI dan Sawit adalah tanaman kering (Acasia, Ecaliptus, sawit dll), sehingga perusahaan berusaha membuat kanaluntuk mengeringkan lahan (drinage canal) gambut dan sekelilingnya,   inilah masalah utama sehingga mudah terbakar pada waktu musim kemarau. Upaya restorasi gambut saat ini dengan melarang dilakukannya pengeringan Kawasan Hidrologi Gambut (KHG), dengan menentukan tinggi muka air minimum di KHG tersebut, serta melakukan penataan kembali KHG sebagai fungsi lindung dan budidaya, juga menekankan pentingnya Paludikultur (budidaya lahan basah dengan tanaman basah). Peran masyarakat dalam pengelolaan KHG sangat diharapkan dengan kembali pada pola Paludikultur yang telah lama dikenal dan mungkin telah lama juga ditinggalkan. Ini merupakan tantangan besar bagi Pemerintah dan Masyarakat untuk kembali mengelola lahan gambut secara bijaksana, dantidak mengulangi kesalahan usaha skala besar dimasa lalu.

Sumber : diolah dan ditulis dari Laporan Narasi Final Program Pemberian Nasehat Kegiatan,Perkumpulan Hutan Kita Institute-HaKI. April 2016. http://utania.com/workshop-pengelolaan-gambut-oleh-masyarakat/. http://hutaninstitute.or.id/workshop-berbagi-pengalaman-pengelolaan-lahan-gambut-oleh-masyarakat/.

Previous articleOptimalisasi Penggunaan Anggaran Desa untuk Mitigasi Perubahan Iklim
Next article4 Desa Upayakan Hak Kelola Hutan Desa di Kabupaten Kapuas
The Samdhana Institute was formed in 2003 by a group of individuals, conservationist, development practitioners, constituting the first Samdhana Fellows: moved by the same commitment of 'giving back' that they know to the next generation;and bringing together skills, knowledge, experiences, networks, colleagues and friends; delivering maturity, strength and sustainability. The Samdhana Institute is a non-profit organization with an office in Indonesia and a Regional base in the Phillippines for Southeast Asia. The Samdhana Institute offers and institutional home and community for those who wish to reduce their time devoted to institutional needs and give more time and energey assisting the next generation of development and conservation practitioners.

LEAVE A REPLY