Menelaah Posisi dan Peran Perempuan dalam Konflik Agraria Perkebunan Kelapa Sawit di Sulawesi Tengah

0
Menelaah Posisi dan Peran Perempuan dalam Konflik Agraria Perkebunan Kelapa Sawit di Sulawesi Tengah

Kegiatan asesmen peran dan posisi perempuan di perkebunan kelapa sawit, Sulawesi Tengah. Foto : KPKP-ST

Gencarnya promosi dan janji perkebunan kelapa sawit skala besar sebagai salah satu komoditas yang dapat memajukan perekonomian dan kualitas hidup rakyat, telah “memikat” rakyat agar melepaskan tanah-tanah leluhur dan tanah garapan mereka menjadi perkebunan kelapa sawit yang dikelola perusahaan-perusahaan besar. Namun faktanya masyarakat justru mengalami keadaan kemiskinan dalam jangka panjang.

Informasi penderitaan rakyat yang semakin meluas, seiring dengan perluasan dan pembukaan kawasan perkebunan kelapa sawit, sudah tersedia dan menunjukkan penderitaan rakyat yang dalam. Akan tetapi informasi kondisi, posisi perubahan dan peran perempuan di dalam kawasan usaha perkebunan kelapa sawit masih sangat langka. Karena itu, Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP-ST) memenuhi kebutuhan informasi tersebut melalui inisiatif dan upaya sendiri, setidaknya untuk merancang agenda-agenda tindak lanjut dengan dukungan data yang memadai. Data-data yang diperoleh melalui FGD kemudian diolah untuk menghasilkan narasi  yang kuat karena berangkat dari fakta-fakta konkrit dari lapangan.

KPKP-ST  sebagai salah satu organisasi perempuan untuk memperjuangkan hak sosial dan kedudukan adil dalam struktur sosial, merasa perlu melihat secara lebih dekat bagaimana kondisi, posisi dan peran perempuan di arena konflik agraria dalam kawasan  perkebunan kelapa sawit di Banggai, Donggala, Morowali Utara dan Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini  dilakukan di 6 desa di Kabupaten Morowali Utara, 4 desa di Kabupaten Poso, 3 Desa di Donggala dan 3 Desa di Banggai, sedangkan di Kabupaten Morowali Utara dilakukan FGD lebih banyak karena daerah ini menjadi konsentrasi perluasan perkebunan kelapa sawit skala besar dengan ekskalasi perlawanan rakyat yang cukup tinggi.

Untuk menunjukkan kondisi, posisi dan peran perempuan di arena konflik agraria dalam kawasan perkebunan sawit setidaknya terdapat dua kondisi yang terjadi selama ini. Pertama, bahwa telah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan di areal perkebunan sawit secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, situasi negatif berkaitan dengan konflik antara perkebunan sawit dengan masyarakat yang mempertahankan sembur penghidupannya kemudian berdampak kepada perempuan.

Selama  FGD, yang dilaksanakan 16 kali di 16 desa didapat kesadaran akan   kondisi, posisi dan peran perempuan di arena konflik agraria dalam kawasan  perkebunan sawit. Yaitu perempuan sebagai buruh, sebagai ibu rumahtangga, petani, pemimpin politik desa, serta perempuan sebagai motor penggerak penggorganisasian masyarakat.

Perempuan sebagai buruh

Ada dua alasan bagi perempuan menjadi buruh, pertama keadaan ekonomi yang memaksa perempuan bekerja membantu menghidupi keluarga, dan yang kedua karena janji kesejahteraan dengan upah besar dari perusahaan. Namun kenyataannya gaji tidak sesuai janji dan beban kerja yang tinggi. Perempuan buruh harus sudah berangkat kerja sejak pukul 5.30 pagi. Sebelum berangkat kerja, rata-rata selama kurang lebih 1 jam mereka membersihkan rumah, menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anak. Jarak rumah ke tempat kerja lumayan jauh ditempuh antara ½ hingga 1 jam tergantung area kerja para buruh perempuan sesuai jenis kerja seperti pembersihan (paras rumput), pemupukan, dan sebagian ikut panen.

Perempuan sebagai ibu rumah tangga

Krisis air untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah masalah umum yang dihadapi rumah tangga yang hidup di sekitar area perkebunan sawit. Dampaknya bagi perempuan sebagai ibu rumah tangga setiap hari harus memastikan tersedianya air bagi kebutuhan rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi cerita yang tidak terpisahkan dalam menjelaskan kondisi perempuan di wilayah ini. Kondisi ekonomi keluarga menjadi alasan yang paling sering muncul sebagai penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini juga menjelaskan angka perceraian cukup banyak. Ibu rumah tangga lebih repot mengatasi tekanan mental akibat kekerasan yang dialaminya dan tanggung jawab yang terabaikan dalam mengurus anak-anak, sementara fisik harus selalu aktif untuk menyiapkan kebutuhan rumah tangga.

Perempuan sebagai petani

Terdapat perempuan sebagai petani di kawasan perkebunan kelapa sawit. Dampak yang mereka rasakan terutama sekali adalah kehilangan tanah garapan yang umumnya hasil keputusan antara suami dengan pihak perusahaan. Kondisi ini mendesak kaum perempuan untuk mencari alternatif tambahan penghasilan.

Ada juga petani perempuan yang tetap bekerja di lahan kebun atau sawah, karena suami mengalami masalah dalam pekerjaannya, sakit, atau yang sudah bercerai. Tekanan bertambah ketika krisis air dan serangan hama dari perkebunan sawit terhadap kebun dan sawah, sebagai dampak bawaan industri kelapa sawit terasa lebih berat, karena adanya beban domestik pada diri perempuan.

Perempuan sebagai pemimpin politik Desa

Desa Lee di Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara dipimpin oleh Kepala Desa perempuan. Masyarakat secara umum cukup puas dengan pengelolaan pemerintahan yang dijalankan. Pemimpin desa mendorong lahirnya partisipasi yang cukup kuat di dalam berbagai prosesi kemasyarakatan, termasuk dalam mengatasi ancaman atas ruang hidup rakyat dari pihak luar desa, termasuk industri kelapa sawit. Konsolidasi untuk memperkuat posisi hadap-hadapan dengan kepentingan perusahaan, cenderung lebih mudah dilakukan di desa Lee. Pendekatan dari perusahaan kepada pemimpin wilayah untuk menguasai kawasan tidak terjadi. Sikap dan konsistensi mempertahankan komitmen sosial yang ditunjukkan pemimpin desa memperoleh imbal ketaatan dan kepercayaan yang kuat dari rakyat.

Dalam kondisi yang demikian ini, kaum perempuan memperoleh ruang yang lebih besar untuk melahirkan inisiatif dan kreativitas, berbagi peran yang dipandang adil oleh dua pihak (laki-perempuan). Meski demikian kondisi di Desa Lee ini tidak serta merta karena pemimpinnya perempuan, semata-mata melihat dari jenis kelamin saja. Ada faktor karakter yang berpengaruh. Belum tentu, perempuan lain dengan karakter kepribadian yang berbeda mampu mewujudkan kondisi yang sama di Desa Lee.

Perempuan Sebagai Penggerak

Di Kecamatan Toili, yaitu di Desa Piondo dan Desa Bukit Jaya perubahan sosial berlangsung cukup dinamis dan dikawal dengan baik oleh rakyat. Muncul kader-kader perempuan dengan karakter kepemimpinan dan kepekaan sosial yang kuat tanpa dibatasi usia, suku, jenis kelamin, dan agama. Desa ini berhasil merubah keadaan dari memprihatinkan, belitan kemiskinan, rasa takut, menjadi motivasi untuk bangkit dari derita yang berlangsung puluhan tahun. Tokoh sentral dari perubahan tersebut adalah Eva Bande, salah seorang perempuan aktivis yang telah mendedikasikan dirinya selama bertahun-tahun di sejumlah desa di Kecamatan Toili.

Seorang perempuan dengan 3 orang anak, bukan penduduk setempat, tak memiliki lahan garapan, tidak memiliki kepentingan lain kecuali terbebasnya tanah-tanah rakyat dari cengkaman perusahaan sawit yang menguasai seluruh kawasan industri kelapa sawit di Kecamatan Toili, Toili Barat, Moilong dan Batui. Eva Bande menunjukkan bukti bahwa perempuan dapat menjadi tokoh penggerak yang sangat efektif untuk berjuang mempertahankan dan memperoleh kembali hak-hak atas tanah. Perjuangan panjang dengan pengorbanan hingga akhirnya Desa Piondo berhasil mendapatkan kembali tanah garapan yang terampas.

Eva Bande dan kelompok perempuan di Sulawesi Tengah. Foto : KPKP-ST
Eva Bande dan kelompok perempuan di Sulawesi Tengah. Foto : KPKP-ST

Semangat, komitmen, dan konsistensi yang ditunjukkan Eva Bande membuat warga  Desa Piondo dan Desa Bukit Jaya merasa Eva Bande adalah bagian dari mereka, saudara mereka, pemimpin dan panutan mereka. Eva Bande mendapatkan grasi Presiden Jokowi tepat di hari Ibu 22 Desember 2014 atas kasus kasus kriminalisasi yang dihadapinya sebagai aktifis perlindungan hak hak petani di Kabupaten Luwuk, Sulawesi Tenggara. Saat ini  beliau menjadi salah satu anggota Tim Kerja Reforma Agraria dibawah  Kantor Staf Presiden (TKRA-KSP) yang menyiapkan landasan kebijakan bagi penjabaran Program Prioritas Nasional Reforma Agraria di tataran pemerintah daerah dan antar kementrian.

Sumber : Ditulis dan diolah dari Laporan Program Interoretasi Terhadap Kondisi, Posisi dan Peran Perempuan di Arena Konflik Agraria Dalam Kawasan Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Banggai, Donggala, Morowali Utara dan Poso Provinsi Sulawesi Tengah, KPKP-ST. Palu, Juli 2016.

Previous articleNSC Lanjutkan Pembahasan Proyek DGMI di Jakarta
Next articleKaret dan Penghidupan Desa Gohong
The Samdhana Institute was formed in 2003 by a group of individuals, conservationist, development practitioners, constituting the first Samdhana Fellows: moved by the same commitment of 'giving back' that they know to the next generation;and bringing together skills, knowledge, experiences, networks, colleagues and friends; delivering maturity, strength and sustainability. The Samdhana Institute is a non-profit organization with an office in Indonesia and a Regional base in the Phillippines for Southeast Asia. The Samdhana Institute offers and institutional home and community for those who wish to reduce their time devoted to institutional needs and give more time and energey assisting the next generation of development and conservation practitioners.

LEAVE A REPLY