Deklarasi Aktivis Lingkungan Sumatera : Saatnya Politisi Berpikir Waras

0
Deklarasi Aktivis Lingkungan Sumatera : Saatnya Politisi Berpikir Waras

Aktivis-aktivis LSM di Sumatera hari ini (22/12/2016) mendeklarasikan diri sebagai calon pemimpin perubahan menuju tegaknya marwah Sumatera. Dalam deklarasi yang dilakukan secara berbarengan di Padang, Bengkulu, dan Pekanbaru tersebut, para aktivis menuntut pengakuan dan perlindungan hak warga negara atas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber penghidupan, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, penyelenggaraan hukum yang berkeadilan, serta kehadiran negara bagi warga dan komunitas dalam keragaman dan ikatannya dengan tanah, air, hutan dan pesisir. Deklarasi politik ini dituangkan dalam bentuk peluncuran buku berjudul ”TEGAKNYA [MARWAH] SUMATERA KAMI; SEKARANG Saatnya Politisi Berpikir Waras” yang diterbitkan oleh Samdhana Institute.

Sebagai sebuah kampanye imajiner, para penulis buku ini memanfaatkan momen politik nasional saat ini yang sedang hangat berkaitan dengan Pemilukada serentak pada tahun 2017 dan 2018, sekaligus menyongsong Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019. Sebagai kumpulan dan akumulasi pembelajaran dan pengalaman bekerja di isu-isu sosial dan lingkungan hidup, para aktivis nampaknya memfokuskan kampanye politiknya pada kritik terhadap konsep dan praktek ekonomi pertumbuhan serta kaitannya dengan ketidakpastian dan ketidakamanan tanah dan sumber penghidupan.

Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Barat, Uslaini, menulis di buku ini pidato kampanyenya sebagai calon Anggota DPRD untuk melawan ancaman industri pengeruk kekayaan alam yang memiskinkan dan menghancurkan martabat Orang Minang. Aktivis WATALA Lampung, Sunarni Widyastuti, mengangkat tentang pengelolaan kawasan hutan untuk masyarakat di Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Tanggamus, dengan bingkai Kampanye untuk Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Datu Usman Gumanti yang aktif pada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Jambi, mendeklarasikan diri sebagai calon Bupati Tebo dengan menyuarakan masa depan masyarakat adat dan warga pedesaan. Aktivis AMAN Bengkulu, Def Tri, menjadikan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sebagai platform kampanyenya untuk menjadi Gubernur Bengkulu. Zainuri Hasyim, aktivis Yayasan Mitra Insani yang juga Presiden Kaoem Telapak, menuliskan platform politik tentang marwah Riau-Melayu guna memastikan keselamatan rakyat apabila terpilih sebagai Gubernur Riau. Di provinsi yang sama, Herbet L.R. Panggabean menyuarakan tentang peran politik yang strategis untuk menghentikan pembakaran hutan dan lahan, menjamin keselamatan warga, dan meningkatkan kesejahteraan, dengan bingkai Kampanye untuk menjadi Anggota DPD.

Kampanye imajiner para aktivis LSM ini nampaknya berupaya membangun sebuah tandingan dalam situasi politik terkini baik di Jakarta maupun hampir di seluruh daerah di Indonesia yang mengedepankan politik caci-maki dan kebencian, identitas, primordialisme, serta uang. Desakan untuk membangun politik tandingan yang lebih waras ini disambut oleh Sarwono Kusumaatmadja, politisi dan mantan menteri di berbagai kabinet. Beliau memahami kampanye imajiner para aktivis LSM ini sebagai sebuah keharusan moral, karena ”Dalam situasi dimana ketidakpastian dan kesimpangsiuran menciptakan dorongan dan godaan untuk menyisihkan kebenaran, maka moralitas politik menjadi penting.” Dan bahwa, ”Seseorang dalam situasi seperti ini bisa merasa terpanggil untuk tidak membatasi perbuatannya dalam batasan kemungkinan semata namun juga berbuat demi keharusan moral.”

Arief Wicaksono, fellow Samdhana Institute, menulis pendahuluan di buku ini, di antaranya menyatakan bahwa sekarang memang saatnya para politisi berpikir waras, mengingat konteks serta kerangka historik dan ekonomi politik Sumatera yang menjadi panggung Imperialisme Modern, penyambung kolonialisme sejak zaman Belanda, yang mengeruk sumber daya alam, menciptakan sentra-sentra buruh murah, dan tempat cakar ujung jari kapitalisme, tanpa mempertimbangkan kerentanan ekologik dan kerawanan bencana, serta keberadaan masyarakat adat dan masyarakat setempat.

Dalam kata-kata Sigid Widagdo dari Wahana Bumi Hijau di Palembang, Sumatera Selatan, melalui buku ini para aktivis, ”…ingin mengajak para pelaku politik di daerah-daerah bersungguh-sungguh belajar dari sejarah panjang pengerukan untuk menegakkan marwah Sumatera atas kehidupan yang beradab dan pantas.”

Deklarasi dalam buku ini adalah catatan para aktivis dari Simpul Jaringan LSM Sumatera, kumpulan LSM-LSM di Sumatera yang telah bekerjasama sejak tahun 2010 dalam sebuah program untuk membangun kesiapan masyarakat menghadapi berbagai isu dan dampak perubahan iklim.

Buku ini adalah buku ketiga dari Trilogi Sumatera. Buku pertama adalah “Robohnja Sumatera Kami” yang terbit tahun 2015 dan memaparkan krisis Pulau Sumatera karena perluasan dan percepatan industrialisasi yang tidak henti-hentinya menyajikan kisah-kisah lirih derita rakyat Sumatera. Buku kedua adalah “#SolusiTandingJokowi” yang terbit pada tahun 2016 dan berisikan kritik terhadap rentetan Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi serta mendesakkan paket kebijakan tandingan untuk keselamatan ruang hidup rakyat Sumatera.

Previous articleResmi, Peta Wilayah Adat Suku Yei Telah Ditandatangani Bupati
Next articlePemetaan Wilayah, Upaya Membuat Pagar Adat di Atap Indonesia
The Samdhana Institute was formed in 2003 by a group of individuals, conservationist, development practitioners, constituting the first Samdhana Fellows: moved by the same commitment of 'giving back' that they know to the next generation;and bringing together skills, knowledge, experiences, networks, colleagues and friends; delivering maturity, strength and sustainability. The Samdhana Institute is a non-profit organization with an office in Indonesia and a Regional base in the Phillippines for Southeast Asia. The Samdhana Institute offers and institutional home and community for those who wish to reduce their time devoted to institutional needs and give more time and energey assisting the next generation of development and conservation practitioners.

LEAVE A REPLY