Masyarakat Adat, antara Rentan dan Tangguh Bencana

Bencana yang terjadi sejatinya merupakan dampak tidak seimbangnya hubungan antara Masyarakat Adat dengan leluhur dan sang pencipta. Sistem pengetahuan masyarakat adat seperti di Mentawai Sumatera Barat telah membuktikan bahwa mereka sejak dulu sudah akrab dengan gempa. Masyarakat adat Mentawai bahkan menganggap gempa bumi sebagai pertanda baik, musim-musim panen biasanya ditandai dengan beberapa peristiwa alam.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan pada kegiatan Share Knowledge (berbagi pengetahuan) tentang penanggulangan bencana di Kepulauan Mentawai di Auditorium Perpustakaan Nasional Jakarta (7/1/2016), memamaparkan. Sejak tahun 1970an, saat di mana izin pembukaan lahan untuk Hak Pengelolaan Hutan (HPH) maupun Hutan Tanaman Industri (HTI) mulai masif dilakukan oleh pemerintah, banyak masyarakat adat yang dipindah tempat tinggalnya atau direlokasi ke tempat-tempat yang bukan seharusnya menjadi wilayah masyarakat adat.

“Masyarakat adat Mentawai yang tidak pernah tahu mengenai tsunami, sebagian besar menjadi korban saat terjadi gempa besar yang disertai dengan tsunami di Padang, Sumatera Barat pada tahun 2010 lalu”, terangnya.

Abdon menambahkan, bagi Masyarakat adat prinsip mitigasi adalah survival, ruang dimensi mitigasi saat ini sudah terancam, tidak cukup romantisme sebagaimana masyarakat adat 50 tahun yang lalu. Ruang hidup yang ter-zonasi mitigasi telah diintervensi kekuasaan politik dan ekonomi. Sudah seharusnya dalam mengurangi resiko bencana melibatkan masyarakat adat. Itulah yang menjadi latar belakang AMAN bersama Perkumpulan Skala secara bersama-sama menginisiasi kegiatan bertema “PRB (Pengurangan Resiko Bencana) dan Rencana Kontinjensi Berbasis Masyarakat Adat di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.”

Pada kegiatan “Peran dan Partisipasi Masyarakat Adat dalam Kebencanaan di Indonesia” yang diselenggarakan Perkumpulan Skala, AMAN  dan The Samdhana Institute. Wakil Bupati Mentawai, Rijel Samaloisa mengatakan bahwa Konsep melibatkan masyarakat adat atau masyarakat lokal dalam penangulangan bencana perlu dipikirkan bersama-sama. Karena mereka bagian tak terpisah dari wilayah dan bencana itu sendiri.

Ruang kekuasaan dan dukungan politik yang ada sekarang memberikan otonomi desentralisasi namun tidak bermakna bagus karena desentralisasi berhenti pada posisi kabupaten. Desentralisasi belum sampai ke tingkat kecamatan atau desa. Pemerintah masih strategis membuat tidak berdaya bukan hanya masyarakat tapi juga pemerintah lokal.

Rijel juga menyampaikan Perda RTRW Mentawai yang disahkan pada tahun 2015 tidak memberi ruang sedikitpun kepada usaha perkebunan kelapa sawit skala besar.

Kunci penangulangan bencana sebenarnya ada di tata ruang yang mengatur masyarakat dengan alamnya dan antara masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Saat ini ada beberapa masyarakat tidak bisa mempraktekkan pengetahuan-pengetahuannya karena terkait dengan ruang hidup dan wilayah mereka. Demikian disampaikan Annar Radin Syarif dari AMAN pada sesi diskusi publik bersama Irina Rafliana (LIPI), Nurdiyansah Dalijo (Perkumpulan SKALA) dan Esmat Wandra Sakulo (Pemuda Adat Mentawai).

Peneliti LIPI Irina Rafliana mengakui bahwa selain mitigasi, penanganan setelah terjadinya bencana lebih pelik, masyarakat tidak ada ruang untuk dilibatkan. Akibatnya pemilihan lokasi baru seringkali tidak direncanakan secara matang, sebagaimana kondisi sebelumnya. Irinan mencatat bahkan ada relokasi yang tidak punya cadangan air bersih, kering, tandus dan tak layak huni sebagaimana kwalitas pemukiman mereka sebelumnya.

Nurdyansah Dalijo dari Perkumpulan Skala yang bersentuhan dengan masyarakat Mentawai sejak 2014 menemukan kenyataan pengelompokan masyarakat adat sebagai kelompok rentan, tapi disisi lain mereka adalah kelompok yang tangguh. Hak tata kelola wilayah adat ada di pundak perempuan adat dimana mereka memilikinya secara kolektif.

Sedangkan Esmat Wandra Sakulo, pemuda adat Mentawai menyampaikan pengalamannya bahwa ada banyak pengetahuan leluhur dalam menyikapi bencana, perlu menggali kearifan dan pengetahuan-pengetahuan leluhur dalam mengatasi bencana.

Leave a Reply

Next Post

Inisiatif Kemandirian Ekonomi Desa dengan Usaha Lestari di Uraso

Mon Jan 11 , 2016
Masyarakat Kampung Liku Dengen, Desa Uraso di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan terus memperkuat dirinya dengan berbagai inisiatif kemandirian. Kampung Liku Dengen, berada di Desa Uraso, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Warga kampung ini adalah komunitas adat Tabang yang berada di wilayah dataran tinggi. Mereka merintis pertanian […]